Pengawasan internal yang lemah membuka celah bagi praktik tidak etis dan pelanggaran oleh penegak hukum. Koalisi sipil mendesak penguatan pengawasan eksternal oleh lembaga independen seperti Komisi Yudisial, Komisi Kejaksaan, dan KPK.
Lembaga penegak hukum dan militer telah menyalahgunakan kewenangannya, menyebabkan korupsi, kekerasan, dan penyimpangan. Koalisi sipil menolak penambahan kewenangan yang diusulkan dalam RUU Polri, RUU Kejaksaan, dan RUU TNI.
Pengawasan internal yang lemah memicu impunitas dalam lembaga penegak hukum. Koalisi sipil meminta evaluasi sistem pengawasan internal dan penguatan pengawasan eksternal.
Data World Justice Project menunjukkan penurunan Indeks Rule of Law Indonesia, termasuk dalam dimensi penegakan hukum. Koalisi sipil menyoroti kasus-kasus yang menunjukkan perlunya perbaikan dalam penegakan hukum.
Koalisi sipil menilai penambahan kewenangan dalam RUU yang diusulkan akan memperburuk penegakan hukum dan demokrasi. Mereka mendesak DPR dan pengambil kebijakan untuk memperkuat lembaga independen yang mengawasi penegak hukum.
Lembaga independen seperti Kompolnas, Komisi Kejaksaan, dan KPK memiliki kewenangan terbatas. Koalisi sipil meminta penguatan kewenangan dan sumber daya lembaga-lembaga ini untuk memastikan pengawasan yang efektif.
0 Komentar